Kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto mendapat respons beragam dari pelaku pasar. Di satu sisi, pemerintah mendorong berbagai program untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, seperti program Makan Bergizi Gratis, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan koperasi, peningkatan investasi, serta target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Pemerintah juga menerapkan kebijakan strategis seperti kewajiban penempatan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam di dalam negeri guna memperkuat cadangan devisa dan likuiditas nasional.

Namun, sejumlah pelaku pasar dan investor menilai beberapa kebijakan tersebut menimbulkan kekhawatiran terkait beban fiskal, efektivitas pelaksanaan program, serta kepastian arah kebijakan ekonomi jangka panjang. Kekhawatiran tersebut tercermin dari tekanan yang sempat terjadi pada pasar keuangan, termasuk pelemahan rupiah dan fluktuasi IHSG. Beberapa media internasional juga menyoroti menurunnya kepercayaan investor terhadap pasar Indonesia akibat ketidakpastian atas sejumlah kebijakan ekonomi pemerintah.

Meski demikian, pemerintah tetap optimistis bahwa berbagai program prioritas dapat meningkatkan daya beli masyarakat, menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri domestik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Sejumlah ekonom juga menilai stimulus fiskal, pelonggaran likuiditas, dan program pembangunan yang dijalankan pemerintah berpotensi memberikan dampak positif terhadap perekonomian apabila dilaksanakan secara efektif.